NewsBrata.com // DUMAI —
Anggaran miliaran rupiah, pinjaman yang nantinya ditanggung rakyat, namun hasilnya? Lebih dari 12 segmen ruas Jalan Soekarno Hatta, Kota Dumai, terdeteksi retak-retak parah. Proyek yang menelan biaya Rp19.117.816.346,00 belum lama dikerjakan, tetapi kondisinya sudah memprihatinkan. Hasil sidak Komisi III DPRD Kota Dumai menemukan fakta itu secara langsung di lapangan. Namun sampai hari ini, satu pertanyaan besar masih menggantung: kapan jalan itu dibongkar dan dikerjakan ulang sebagaimana diminta?
⚠️ SIDAK SUDAH, RDP PUN DILAKSANAKAN — TAPI KEPSTIANNYA MANA?
Inspeksi mendadak telah dilakukan. Rapat Dengar Pendapat dengan kontraktor pelaksana PT Cakrawala Monica Abadi serta Dinas PUPR Kota Dumai pun sudah digelar. Rekomendasi telah disampaikan: bagian yang retak harus dibongkar dan dikerjakan ulang. Namun faktanya, di lapangan belum ada tanda-tanda nyata pelaksanaannya. Masyarakat mulai bertanya-tanya: apakah pengawasan DPRD berhenti hanya sampai di ruang rapat? Apakah hasil sidak ini hanya menjadi dokumentasi kegiatan tanpa penyelesaian yang nyata?
📢 LSM MAUNG RIAU: JANGAN BIARKAN RAKYAT BAYAR MAHAL UNTUK PEKERJAAN BURUK
Menanggapi keheningan tindak lanjut tersebut, DPD LSM MAUNG Provinsi Riau angkat bicara tegas. Organisasi ini menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal beton yang retak — ini soal kepercayaan publik, tanggung jawab pengawasan, dan marwah lembaga wakil rakyat.
“Anggaran Rp19,1 miliar itu bukan uang receh. Itu pinjaman daerah yang pada akhirnya dibebankan kepada rakyat. Jika jalannya retak-retak, lalu tidak ada perbaikan yang pasti, siapa yang dirugikan? Rakyat kembali!” — tegas Wan Ade Syahputra, Ketua DPD LSM MAUNG Provinsi Riau.
LSM Maung Riau menegaskan lima pertanyaan krusial yang harus dijawab secara terbuka:
✅ Apakah kontraktor sudah menyatakan kesanggupan membongkar dan mengerjakan ulang seluruh segmen yang rusak?
✅ Apakah Dinas PUPR sudah memeriksa secara teknis seluruh bagian yang retak?
✅ Di mana letak tanggung jawab konsultan pengawas dan tenaga ahli yang seharusnya menjaga mutu pekerjaan?
✅ Apakah hasil uji mutu beton dan evaluasi teknis sudah diserahkan kepada DPRD?
✅ Secara pasti, kapan perbaikan akan dimulai dan kapan selesai?
⚡ MARWAH DPRD DIPERTARUHKAN
“Ini adalah ujian nyata bagi DPRD Kota Dumai, khususnya Komisi III,” ujar Wan Ade. “Ketika anggota dewan turun ke jalan, menemukan masalah, membahasnya di RDP — maka rakyat berhak menuntut agar rekomendasi itu benar-benar dijalankan di lapangan, bukan hanya di atas kertas.”
“Jangan sampai masyarakat melihat: berani sidak, tapi melemah saat harus menindaklanjuti. Marwah DPRD bukan diucapkan di mimbar, tapi dibuktikan saat memperjuangkan hak rakyat.”
🚩 LSM MAUNG RIAU: KAMI KAWAL HINGGA TUNTAS!
DPD LSM MAUNG Provinsi Riau menegaskan tidak akan diam membiarkan persoalan ini mereda begitu saja. Mereka mendesak:
– DPRD Kota Dumai segera sampaikan perkembangan tindak lanjut RDP kepada publik secara transparan
– Dinas PUPR lakukan pemeriksaan teknis menyeluruh dan pastikan perbaikan sesuai spesifikasi kontrak
– Jika terbukti mutu tidak memenuhi syarat, pihak yang bertanggung jawab wajib memperbaiki tanpa biaya tambahan
“Kami tidak menuntut hal yang mustahil. Kami hanya menuntut satu hal: JALAN YANG BENAR, PEKERJAAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, DAN UANG RAKYAT YANG DIJAGA DENGAN BAIK. Kami akan terus mengawal ini sampai tuntas!” — penegas terakhir dari DPD LSM MAUNG Provinsi Riau. (Wan ade)
