NEWSBRATA.COM//DUMAI, RIAU —
Bangunan belum lama berdiri, namun keretakan sudah terlihat nyata. Proyek bantaran Sungai Dumai di kawasan Gang Hikmah, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yang menghabiskan anggaran hampir Rp12 miliar, kini memunculkan tanda tanya besar: Uang rakyat habis, tapi kualitas di mana?
Sorotan ini mencuat setelah Ditreskrimsus Polda Riau turun langsung melakukan peninjauan lapangan pada Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 11.42 WIB. Namun kehadiran aparat penegak hukum di lokasi justru menimbulkan pertanyaan lebih tajam: Apakah kehadiran ini akan membawa hasil nyata, atau sekadar “foto bersama” lalu dilupakan begitu saja ?
💸 HAMPIR RP12 MILIAR, HASILNYA KERETAKAN
Anggaran proyek ini tercatat senilai:
Rp11.991.823.173,16
Pihak-pihak yang tercatat dalam dokumen proyek:
– Kontraktor pelaksana: CV. MORNI MAJU KAYA
– Konsultan pengawas: PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT
Bagaimana mungkin dengan biaya hampir Rp12 miliar, bangunan bantaran sungai sudah retak sebelum masa garansi berakhir? Apakah material dipilih sesuai spesifikasi? Apakah pengawasan hanya “tanda tangan di atas kertas” saja? Di mana fungsi pengendalian mutu yang seharusnya dijalankan konsultan pengawas?
⚖️ LSM MAUNG RIAU: JANGAN ADA KEKEBALAN HUKUM
Ketua DPD LSM MAUNG Provinsi Riau, Wan Ade Syahputra, berbicara tegas dan lantang:
“Kami mempertanyakan serius: Bagaimana proses pengawasan berjalan sehingga keretakan terjadi? Konsultan pengawas dibayar untuk menjaga kualitas, bukan sekadar memenuhi syarat administrasi. Jika bangunan retak, berarti ada yang lalai — dan kelalaian itu harus ada yang bertanggung jawab!”
“Kepada Ditreskrimsus Polda Riau: Jangan turun lapangan lalu diam saja. Jangan biarkan kasus ini menjadi ‘hangat-hangat tahi ayam’. Kami minta pemeriksaan menyeluruh — dari material, metode kerja, hingga siapa yang menandatangani kelayakan proyek ini.”
“Anggaran Rp12 miliar bukan uang receh. Itu adalah keringat rakyat. Jika terbukti ada yang dimainkan, hukum harus bekerja — tidak peduli siapa yang berdiri di belakangnya. Kedekatan dengan kekuasaan BUKAN kekebalan hukum!”
📋 7 TUNTUTAN TEGAS MAUNG RIAU KEPADA DITRESKRIMSUS POLDA RIAU
LSM MAUNG RIAU menuntut aparat penegak hukum untuk:
1️⃣ Jangan berhenti di tinjauan lapangan — tindaklanjuti hingga ke akar masalah
2️⃣ Panggil dan periksa CV. Morni Maju Kaya — jelaskan material dan metode kerja
3️⃣ Panggil dan periksa PT. Wandra Cipta Engineering Consultant — di mana fungsi pengawasan Anda?
4️⃣ Periksa PPK dan seluruh pejabat teknis yang menandatangani kelayakan proyek
5️⃣ Lakukan uji teknis independen — cari tahu: kenapa retak? Material lemah? Desain salah? Atau ada yang dipotong?
6️⃣ Bandingkan dokumen kontrak dengan realitas di lapangan — volume, spesifikasi, mutu — semuanya harus terbuka
7️⃣ Jika ditemukan indikasi kerugian negara — audit, selidiki, dan proses hukum sekeras-kerasnya!
🔴 PERINGATAN KERAS: KAMI KAWAL SAMPAI TUNTAS
MAUNG RIAU MEMINTA TIM DIVPROPAM MABES POLRI TURUN PERIKSA DITRESKRIMSUS POLDA RIAU, dan menegaskan, informasi yang beredar mengenai dugaan kedekatan pihak kontraktor dengan lingkaran kekuasaan di Dumai harus diuji dan dibuktikan di meja hijau, bukan di ruang tertutup.
“Siapa pun yang merasa berkuasa di Dumai, ingat: hukum lebih tinggi dari jabatan. Jangan sampai ada yang dilindungi, sementara rakyat yang menanggung kerugian. Kami akan terus mengawal ini , sampai ada yang bertanggung jawab, sampai kejelasan diterima masyarakat.”
“Tugas APH bukan sekadar mencatat, tugas Anda menegakkan keadilan”
Tunjukkan bahwa hukum berlaku sama untuk semua. Usut, periksa, dan tindak. Jangan diam!”
Sumber investigasi :
DPD LSM MAUNG PROVINSI RIAU
WAN ADE SYAHPUTRA
Ketua DPD LSM MAUNG Provinsi Riau
(Siaran Pers, 30 Oktober 2026)
(Tim_Red)
