NEWSBRATA.COM//JAKARTA
Dugaan Penyadapan Presiden: Ketika Instrumen Keamanan Berubah Menjadi Instrumen Kekuasaan
Isi dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama-nama perwira tinggi dan mantan pimpinan Polri bukan lagi sekadar polemik teknis teknologi informasi atau isu keretakan internal elite politik. Dari sudut pandang politik hukum (rechtspolitiek) dan tata negara, dugaan ini menyentuh fondasi paling mendasar dari suatu negara hukum (rechtsstaat): kedaulatan rakyat dan hierarki kekuasaan konstitusional.
Ada tiga ranah mendalam yang memperkuat argumentasi mengapa tindakan ini mengarah pada indikasi tindak pidana makar:
1. Transformasi Informational Supremacy Menjadi Abuse of Power
Dalam lanskap politik modern, informasi strategis adalah mata uang kekuasaan (currency of power). Ketika instrumen penyadapan negara—yang seharusnya ditujukan untuk pencegahan kejahatan dan perlindungan kedaulatan—digunakan secara tanpa hak (unlawful surveillance) terhadap Kepala Negara, telah terjadi pergeseran fungsi institusi secara radikal.
Penyadapan terhadap Presiden memungkinkan pihak penyerang memetakan arah kebijakan negara, posisi tawar diplomatik, hingga celah politik dinas.
Penguasaan informasi di tingkat pimpinan tertinggi negara pada hakikatnya adalah bentuk penguasaan informal (informal leverage) untuk mendikte, mengintimidasi, atau menyandera keputusan-keputusan strategis pemerintah.
2. Anatomi Konstruksi Delik Makar dalam KUHP Nasional
Sejalan dengan kerangka pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), kriteria makar tidak selalu diartikan sebagai serangan fisik secara langsung.
Tindakan Persiapan dan Permufakatan Jahat (Pasal 196): Penyadapan yang terorganisasi dan sistematis memenuhi unsur perencanaan awal (preparatory act).
Lumpuhnya Kinerja Pemerintah (Pasal 191 & Pasal 193): Apabila penyadapan digunakan untuk menciptakan tekanan psikologis politik, membocorkan rahasia negara, atau menciptakan instabilitas politik sehingga Presiden terhambat atau tidak mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya, maka secara substansial unsur melumpuhkan atau merampas kemerdekaan Presiden telah terpenuhi.
Mengungkap Aktor Intelektual: Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada “eksekutor lapangan” (opzichter/teknisi), melainkan harus membongkar mind and intent (mens rea) dari aktor intelektual (breathtaking intelligence command) yang mengendalikan jaringan tersebut.
3. Bahaya Deep State dan Preseden Buruk Demokrasi
Konstitusi UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menempatkan hukum sebagai panglima, di mana instrumen keamanan merupakan alat negara di bawah komando Presiden.
Jika institusi penegak hukum atau intelijen mampu melakukan pengawasan tanpa kontrol (unmatched & unchecked surveillance) terhadap Presiden, hal ini menandakan lahirnya fenomena state within a state (negara di dalam negara).
Jika Kepala Negara yang memegang mandat rakyat saja dapat dijadikan sasaran penyadapan ilegal, maka perlindungan hak asasi dan privasi warga negara biasa menjadi sangat rentan.
Kesimpulannya : Uji pembuktian terhadap dugaan ini adalah batu ujian (litmus test) bagi keberanian penegak hukum Indonesia. Menguji pasal-pasal makar dan pelanggaran ketatanegaraan dalam dugaan penyadapan ini bukan bentuk reaksi berlebihan (overreaction), melainkan bentuk langkah preventif (precautionary measures) untuk memastikan bahwa kekuasaan informal dan intrik politik intelijen tidak pernah boleh melampaui batas-batas hukum konstitusi.
(Tim**)
