NEWSBRATA.COM//MANADO –
Praktek penertiban pertambangan rakyat di wilayah Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), menuai sorotan tajam. Mengatasnamakan keadilan publik dan nasib rakyat kecil, Aliansi Aktivis Anti Korupsi Nasional (A3KN)—konsortium 15 elemen Ormas, LSM, dan insan pers—menggelar aksi unjuk rasa menduduki pelataran Markas Polda Sulawesi Utara, Senin (9/11/2026).
Aksi damai ini menyuarakan desakan keras agar penegakan hukum di bumi Nyiur Melambai tidak tebang pilih, serta menuntut kepastian legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Keadilan Tanpa Diskriminasi: Jangan Hanya Garap Kelas Teri!
Ketua Dewan Pembina A3KN sekaligus Ketua Harian DPN INAKOR, Rolly Wenas, menegaskan bahwa penindakan di lapangan tidak boleh berat sebelah. Publik mempertanyakan apakah perlakuan hukum yang sebanding sudah diterapkan secara merata di seluruh kawasan tambang di Sulawesi Utara.
”Hukum harus berdiri tegak tanpa membedakan kemampuan ekonomi atau kekuatan modal para pelaku. Keresahan masyarakat terkait dugaan diskriminasi ini wajib dijawab oleh Polda Sulut dengan transparansi penuh,” tegas Wenas di tengah aksi.
Tak hanya menyasar penambang skala bawah, A3KN meminta aparat penegak hukum (APH) membongkar keseluruhan rantai bisnis pertambangan. Penyelidikan dinilai harus merambah pada sektor pengolahan, pengangkutan, penampungan, hingga mafia perdagangan hasil tambang ilegal.
Kejelasan WPR & IPR: Kunci Memutus Ketidakpastian Legalitas
Di samping penindakan, A3KN menyoroti belum terbukanya informasi lengkap mengenai status perizinan WPR dan IPR di kawasan Ratatotok. Menurut aliansi, pembentukan kelompok penambang atau koperasi tidak serta-merta melegitimasi kegiatan pertambangan jika izin resminya belum diterbitkan pemerintah.
”Instansi berwenang harus terbuka. Mana saja area yang sah ditetapkan sebagai WPR? Izin mana yang sudah terbit? Jangan biarkan masyarakat mengambang tanpa kejelasan legalitas,” imbau Wenas.
Jeritan Ribuan Keluarga dan Ancaman Kemanusiaan Menjelang Natal
Isu keselamatan kerja dan nasib ekonomi warga menjadi sorotan emosional dalam aksi ini. Ribuan kepala keluarga menggantungkan dapurnya dari aktivitas tambang rakyat secara turun-temurun.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, penutupan tambang tanpa solusi konkrit mengancam mata pencaharian warga. A3KN mengingatkan agar langkah penertiban disertai komunikasi yang humanis, penataan hukum yang cepat, serta alternatif penyerapan ekonomi masyarakat.
A3KN menekankan bahwa perlindungan terhadap nasib penambang bukan berarti membiarkan praktek perusakan lingkungan atau pembiaran tindak pidana, melainkan dorongan agar Pemprov Sulut, Kementrian ESDM, dan Kepolisian duduk bersama menghadirkan solusi komprehensif.
Aspirasi Ditampung Ditreskrimsus Polda Sulut
Persoalan pertambangan ini berpijak pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UU Minerba No. 4/2009 jo. UU No. 3/2020 jo. UU No. 2/2025, PP No. 96/2021 jo. PP No. 39/2025, serta Permen ESDM No. 18/2025 jo. Permen ESDM No. 12/2026.
Usai berorasi, perwakilan A3KN diterima langsung oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Utara. Pejabat yang mewakili Plt. Direktur Reskrimsus memastikan seluruh tuntutan dan dokumen aspirasi dihimpun untuk ditindaklanjuti pimpinan. (Tim**)
