22 November 2026

NEWSBRATA.COM//MANADO —

Sudah seminggu ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Dirut PD Pasar Manado Lucky Senduk masih bebas. Bukan ditahan, yang beredar justru fotonya terbaring di ranjang rumah sakit, tangan diinfus, hidung dipasangi selang oksigen.

Bagi pedagang pasar, foto itu bukan alasan. Itu taktik menghindar.

 

 

Ketua IKAPPI Kota Manado, Darwis Hutuba, meledak. Ia menuntut Ditreskrimsus Polda Sulut bertindak tegas, tanpa kompromi.

“Saya dukung penuh Ditreskrimsus Polda Sulut di bawah Kombes Pol Johannes Kindangen. Tapi sekarang buktikan ketegasan itu! Jemput paksa Lucky Senduk, tangkap, penjarakan!” tegas Darwis, Jumat (20/11/2026).

 

Darwis menegaskan, hukum tidak boleh tunduk pada drama sakit.

“Jangan ada perlakuan istimewa untuk pencuri uang rakyat! Jangan sembunyi di balik alasan sakit. Kejar, tangkap Lucky Senduk dan semua pelaku korupsi uang PD Pasar lainnya!” katanya.

 

KORBAN NYATA: PEDAGANG KECIL

Bagi IKAPPI, kasus ini bukan sekadar angka di berkas penyidikan. Yang dikorupsi adalah uang keringat pedagang.

“Uang sewa, retribusi, fasilitas pasar yang seharusnya kembali untuk pedagang, diduga dikorupsi. Kami yang jadi korban,” ujar Darwis.

 

Ia mengaku mendapat informasi, penyidik sudah mengantongi lokasi persembunyian Lucky Senduk di Jakarta.

“Kalau lokasinya sudah diketahui, untuk apa ditunda? Tuntaskan penegakan hukum ini, tanpa pandang bulu!” desaknya.

 

 

SATU SUDAH DITAHAN, SATU MASIH BEBAS

Desakan IKAPPI bukan tanpa dasar. Dalam kasus yang sama, penyidik Tipidkor Polda Sulut sudah menahan mantan Dirut PD Pasar Manado periode 17 Mei 2021 hingga Mei 2022, dr. Roland Roeroe.

 

Roeroe ditahan Kamis (19/11/2026) malam, setelah diperiksa sekitar 11 jam. Ia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 20.00 Wita, langsung digiring ke sel tahanan.

 

Lucky Senduk ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu, pada Jumat (13/11/2026). Tapi hingga hari ini, ia belum juga ditahan.

 

Pertanyaan pedagang pun mengeras: mengapa yang satu ditahan, yang lain masih bebas?

KERUGIAN NEGARA Rp 1,1 MILIAR, BARU AWAL

Berdasarkan audit BPKP untuk tahun anggaran 2021, kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 1,1 miliar.

 

Itu baru 2021. Sumber media ini menyebut, penyidik masih menghitung potensi kerugian periode 2022-2024. Artinya, total kerugian bisa membengkak jauh lebih besar.

 

Kini bola ada di tangan Polda Sulut. Pedagang menunggu: apakah hukum benar-benar tajam ke atas, atau tumpul saat berhadapan dengan Dirut yang mengaku sakit ?

 

 

 

 

(Red)

Bagikan Artikel:
Link artikel berhasil disalin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *